JAKARTA, NUSAPAPUA News. – Hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat memasuki babak krusial pada awal 2026. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menerima undangan dari Gedung Putih untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Donald Trump.

Pertemuan tingkat pemimpin yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 ini diprediksi akan menjadi sorotan dunia, mengingat misi besar yang diusung terkait penyelesaian konflik di Timur Tengah dan kerja sama ekonomi bilateral.

Fokus Dewan Perdamaian: Gencatan Senjata Gaza & Rekonstruksi Palestina

Indonesia telah resmi bergabung dengan Board of Peace setelah Presiden Prabowo menandatangani piagam lembaga tersebut di Swiss, Januari lalu. Pertemuan pertama di Washington D.C. nanti akan menitikberatkan pada dua poin utama:

1. Gencatan Senjata Tahap Kedua: Mendorong penghentian kekerasan permanen di jalur Gaza.
2. Konferensi Donor: Penggalangan dana internasional untuk membangun kembali infrastruktur Palestina yang hancur akibat perang.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi adanya undangan tersebut namun menyatakan kehadiran fisik Presiden Prabowo masih dalam tahap finalisasi. “Undangan ada. Nanti kami sampaikan kalau sudah ada kepastian (kehadiran),” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Senin (9/2/2026).

Misi Ganda: Mengincar Kesepakatan Tarif Dagang Resiprokal

Pemerintah Indonesia tidak ingin kunjungan ke Amerika Serikat hanya bersifat seremonial. Jika Presiden Prabowo memutuskan hadir, Jakarta menargetkan “Misi Ganda”. Selain urusan perdamaian, Indonesia berambisi meresmikan perjanjian tarif dagang resiprokal dengan AS.

“Kami menghendaki dan ingin bisa dua-duanya (rapat BoP dan tanda tangan dagang),” tambah Prasetyo Hadi.

Perjanjian ini sangat dinantikan oleh pelaku industri dalam negeri karena akan memberikan kepastian akses pasar dan daya saing produk Indonesia di Negeri Paman Sam di bawah kebijakan ekonomi pemerintahan Trump yang baru.

Airlangga Hartarto: Negosiasi Rampung, Legal Drafting 90%

Kabar baik datang dari sektor ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa substansi perundingan dagang antara RI dan AS sebenarnya sudah mencapai titik temu.

• Status Perundingan: Selesai secara prinsip.
• Legal Drafting: Sudah mencapai 90%.
• Kendala: Penyesuaian jadwal pertemuan puncak antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump.

“Semua perundingan sudah selesai. Kami tinggal menunggu jadwal tanda tangan,” tegas Airlangga.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak baru kerja sama ekonomi RI-AS, di mana Indonesia berupaya mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok global dan investasi teknologi dari Amerika.